pro1.id, BANJARBARU – Komitmen terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi perhatian utama dalam rapat koordinasi bersama Tim Pemantauan Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang membahas pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banjarbaru, Kamis (16/10/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda menegaskan pihaknya akan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran prosedur yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat program.
“Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mematuhi panduan teknis dari Badan Gizi Nasional. Itu bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penerapan SOP bukan sekadar urusan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan mutu dan keamanan makanan yang disajikan.
“Kalau sarana dapur dan kebersihan diabaikan, kualitas makanan akan terpengaruh. Ini bukan hal kecil, karena menyangkut kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Menurut AKBP Pius, pelanggaran ringan mungkin bisa dibicarakan secara teknis, namun pelanggaran terhadap SOP yang berisiko pada keselamatan tidak boleh ditoleransi sama sekali.
“SOP adalah batas aman. Jika dilanggar, dampaknya bisa fatal. Ini soal nyawa, jadi tidak ada kompromi,” tegasnya lagi.
Senada dengan hal itu, perwakilan Sekretariat Dukungan Kabinet, Ibnu Firdaus Bakhri, turut menekankan pentingnya kepatuhan penuh terhadap SOP di seluruh dapur SPPG.
“Makanan bergizi gratis menyangkut langsung kesehatan masyarakat. Kesalahan sekecil apa pun dalam pengolahannya bisa berakibat besar. Karena itu, pendekatan zero tolerance harus dijalankan,” jelas Ibnu.
Ia menambahkan, pemerintah pusat mendorong agar seluruh pelaksana program memahami bahwa disiplin dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus hukum.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Provinsi Kalimantan Selatan, Siti Fatimah, menyampaikan komitmen pihaknya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SOP di semua dapur penyedia makanan bergizi.
“Kami akan melakukan pembenahan di seluruh SPPG, termasuk di sekolah-sekolah penerima manfaat. Semua harus berpedoman pada SOP tanpa pengecualian,” katanya.
Ia menambahkan, penerapan disiplin SOP merupakan kunci utama untuk menjamin mutu dan keamanan makanan bagi masyarakat.
“Jika seluruh standar dijalankan dengan benar, insya Allah risiko bisa diminimalkan. Ini akan kami tegaskan kepada semua pengelola dan relawan,” tutupnya.
