pro1.id, MARTAPURA – Pengeluaran rumah tangga untuk rokok di Kabupaten Banjar tercatat sangat tinggi, hanya kalah dari beras dan bahkan melampaui belanja ikan. Data tersebut terungkap dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024, yang memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap kesejahteraan warga.
Guru Besar Ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Dr. M. Handry Imansyah, mengungkapkan bahwa tingginya konsumsi rokok merupakan fenomena ekonomi yang kompleks—menguntungkan secara perdagangan, tetapi merugikan bagi kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Rokok memang punya peran dalam mendorong aktivitas dagang, namun sekaligus menyerap anggaran rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih produktif,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Secara makro, transaksi rokok menyumbang perputaran uang di daerah. Pembelian rokok menciptakan rantai perdagangan mulai dari distributor hingga pengecer. Bahkan, sektor perdagangan eceran yang mencakup penjualan rokok masuk dalam lima besar kontributor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banjar.
Dengan pengeluaran rata-rata lebih dari Rp70 ribu per orang per bulan untuk rokok, potensi nilai transaksi mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Meski demikian, Prof. Handry mengingatkan bahwa dampak ekonominya bersifat jangka pendek dan tidak menghasilkan nilai tambah lokal.
“Kebanyakan rokok yang dikonsumsi di Banjar berasal dari luar daerah seperti Kudus atau Jawa Timur. Jadi keuntungan produksinya tidak dinikmati oleh masyarakat lokal,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi rumah tangga, tingginya konsumsi rokok justru memperparah kerentanan keluarga miskin. Data dari BPS menunjukkan bahwa keluarga dalam kelompok pendapatan terbawah 40% justru memiliki tingkat belanja rokok yang signifikan.
“Padahal dana itu bisa dialihkan untuk keperluan yang lebih esensial seperti pendidikan anak, peningkatan gizi keluarga, atau modal usaha,” tambahnya.
Dalam analisis ekonomi, kondisi ini termasuk dalam kategori opportunity cost—biaya peluang karena mengutamakan belanja yang tidak menghasilkan manfaat jangka panjang.
Di samping itu, kebiasaan merokok juga memicu masalah kesehatan yang memperbesar beban biaya pengobatan, menurunkan produktivitas, dan pada akhirnya memengaruhi ketahanan ekonomi keluarga secara keseluruhan.
Meski memiliki dampak negatif, Prof. Handry mengakui bahwa rokok masih menjadi sumber pendapatan penting bagi warung kecil dan pedagang eceran.
“Banyak warung menggantungkan transaksi harian mereka pada penjualan rokok. Jika dihilangkan begitu saja, justru bisa mengganggu stabilitas ekonomi mikro,” ungkapnya.
Karena itu, ia menyarankan agar pendekatan solusi tidak sebatas pada pembatasan konsumsi, melainkan diarahkan pada pergeseran belanja masyarakat ke produk lokal yang lebih produktif, seperti makanan olahan, hasil tani lokal, atau usaha kecil berbasis rumah tangga.
Menurutnya, konsumsi rokok yang tinggi tidak bisa dibaca sebagai tanda ekonomi yang sedang tumbuh sehat.
“Memang ada transaksi, tapi kontribusinya pada pembangunan sangat kecil. Justru lebih banyak merugikan dalam jangka panjang,” tegasnya.
Prof. Handry menekankan perlunya perubahan pola konsumsi agar pertumbuhan ekonomi daerah bisa lebih berkualitas dan merata.
“Jika pengeluaran untuk rokok terus mendominasi, itu justru menjadi sinyal peringatan bagi pembuat kebijakan. Bukan indikator kemajuan,” tutupnya.
