pro1.id, MARTAPURA – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar kembali mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan panggilan darurat 112 sebagai sarana pelaporan cepat, khususnya dalam kondisi kedaruratan seperti bencana banjir.
Imbauan tersebut disampaikan Kepala DKISP Kabupaten Banjar, HM Aidil Basith, usai mengikuti rapat koordinasi penanganan banjir, Selasa (6/1/2026). Ia menegaskan bahwa layanan 112 dapat diakses oleh masyarakat tanpa pulsa dan tetap berfungsi meski berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan.
“Layanan 112 bisa digunakan tanpa pulsa, bahkan saat sinyal terbatas. Ini sangat membantu warga, terutama yang berada di daerah terpencil,” ujarnya.
Layanan darurat 112 merupakan call center terpadu yang dapat digunakan untuk melaporkan berbagai situasi darurat. Melalui satu nomor, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait banjir, kebakaran, kecelakaan, hingga permintaan bantuan ambulans.
Basith menjelaskan, setiap laporan yang masuk akan langsung diterima petugas dan diteruskan ke instansi terkait sesuai jenis kejadian yang dilaporkan.
“Jika membutuhkan ambulans, laporan akan diteruskan ke rumah sakit. Jika kebakaran, langsung ke pemadam. Seluruh layanan sudah terintegrasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, layanan 112 dapat diakses di seluruh wilayah Kabupaten Banjar, termasuk daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau seperti Paramasan dan Sungai Pinang.
Selain itu, Basith juga mengajak media massa untuk ikut berperan dalam menyosialisasikan layanan darurat tersebut, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami atau memanfaatkan fasilitas ini secara optimal.
“Media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar layanan 112 benar-benar digunakan saat kondisi darurat,” katanya.
Dalam mendukung penanganan banjir, DKISP Banjar juga menyatakan kesiapan memperkuat sistem informasi daerah. Sesuai arahan pimpinan, pihaknya tengah menyiapkan aplikasi pelaporan agar masyarakat dapat menyampaikan kondisi lapangan secara langsung dan real time.
“Dengan informasi yang cepat dan akurat dari masyarakat, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menangani bencana,” pungkasnya
