pro1.id, BANJARBARU – Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) menggelar aksi damai di Lapangan Dr. Murdjani, tepat di depan Kantor Wali Kota Banjarbaru, Rabu (3/12/2025) siang. Aksi ini menjadi bentuk kritik terhadap banyaknya kegiatan seremonial yang dianggap menguras anggaran tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Selain itu, GMPD juga menyoroti ketidakhadiran ucapan belasungkawa dari Pemerintah Kota Banjarbaru atas musibah besar di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Sumatera. Aksi ini juga menyinggung kinerja Wakil Wali Kota yang dinilai minim kontribusi selama enam bulan terakhir, namun tetap menerima fasilitas dan anggaran penuh.
Dalam aksinya, GMPD menyampaikan 10 tuntutan, di antaranya:
-
Meminta Wali Kota melakukan efisiensi dengan mengurangi acara seremonial yang dianggap berlebihan.
-
Mengevaluasi lomba di tingkat kelurahan dan kecamatan karena memakan biaya besar.
-
Melanjutkan program bedah rumah bagi warga tidak mampu dengan pengawasan ketat.
-
Meninjau kembali pelaksanaan pasar murah agar tidak merugikan pedagang tradisional.
-
Mencopot Tenaga Ahli Khusus yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan.
-
Menjadikan capaian penanganan stunting Banjarbaru sebagai perhatian serius.
-
Mendesak pejabat terkait membaca ulang UU 23/2014 mengenai peran Wakil Wali Kota.
-
Mengusut raibnya dana Dinas Kesehatan Rp2,6 miliar dan keterlibatan bendahara.
-
Melakukan sidak ke SPBU dan SPBE untuk mencegah kelangkaan BBM dan LPG.
-
GMPD berkomitmen mengawasi jalannya pemerintahan Kota Banjarbaru.
Ketua GMPD, Rachmadi Engot, menegaskan seluruh tuntutan telah ditandatangani dan diterima Sekda Banjarbaru, Sirajoni, sebagai perwakilan pemerintah.
“Kami beri waktu 1×24 jam, paling lama 2×24 jam, agar aspirasi ini sampai ke Wali Kota,” ujarnya. Ia juga menyoroti anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap berlebihan, serta kontribusi Wakil Wali Kota.
Menanggapi tuntutan GMPD, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyatakan pemerintah telah melakukan pemangkasan anggaran sejak tahun ini, termasuk pengurangan 50% untuk makan-minum, perjalanan dinas, dan ATK.
“Acara seremonial sudah banyak dikurangi, dan prioritas anggaran dialihkan ke kegiatan masyarakat,” tegasnya.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menanggapi khusus kritik terkait Wakil Wali Kota dan musibah di Aceh dan Sumatera. Ia meminta masyarakat menghormati jabatan dan mendoakan korban bencana.
“DPRD siap memperkuat pengawasan terhadap seluruh program pemerintah. Kritik seperti ini sangat membantu, dan kami terbuka menerima masukan kapan pun,” ujarnya.
Gusti Rizky juga mengajak masyarakat mendoakan korban bencana alam di Aceh dan Sumatera agar mendapat husnul khotimah dan diampuni dosanya.
