pro1.id, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Martapura tergolong sebagai kejadian luar biasa (KLB) setelah terkonfirmasi melibatkan delapan sekolah di wilayah tersebut.
Sekretaris Satgas Program Percepatan MBG Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, menyampaikan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab utama peristiwa tersebut.
“Data yang kami miliki saat ini masih bersifat sementara. Kami belum dapat menyimpulkan penyebab pasti sebelum hasil laboratorium diterima dari lembaga yang berwenang,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).
Delapan sekolah yang tercatat terdampak meliputi MI Assalam, MTs Assalam, SMA Assalam, SD Muhammadiyah, MTs Muhammadiyah, SDN Tungkaran, SDN 1 Pesayangan, dan SMAN 1 Martapura.
Struktur Pengelolaan dan Operasional Dapur MBG
Dapur penyedia menu MBG yang menjadi sumber makanan bagi sekolah-sekolah tersebut berlokasi di SPPG Tungkaran. Menurut Sipliansyah, operasional dapur dijalankan oleh tiga tenaga tetap yang terdiri dari Kepala SPPG, seorang ahli gizi, dan seorang akuntan, dibantu oleh 47 relawan yang bekerja dalam dua shift setiap hari.
“Semua petugas menjalankan tugas sesuai peran masing-masing, mulai dari pengolahan bahan, pendistribusian, hingga pencatatan administrasi. Kami terus menelusuri seluruh tahapan kerja untuk memastikan tidak ada kelalaian dalam prosesnya,” terangnya.
Program MBG Tetap Berjalan dengan Pengetatan Prosedur
Meski insiden ini dikategorikan sebagai KLB, pemerintah daerah memutuskan untuk tetap melanjutkan program MBG. Namun, pelaksanaan selanjutnya akan disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan, kebersihan, serta keamanan pangan.
“Program tidak dihentikan. Yang dilakukan adalah perbaikan sistem agar lebih ketat dan akurat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman makanan ke sekolah-sekolah,” kata Sipliansyah.
Ia menambahkan bahwa hasil pengujian laboratorium dari Dinas Kesehatan, BPOM, dan lembaga pengawasan pangan lainnya akan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait status dapur SPPG Tungkaran.
“Kalau hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran serius, dapur bisa saja dihentikan sementara untuk dilakukan pembenahan total. Semua keputusan akan diambil berdasarkan hasil ilmiah, bukan asumsi,” tegasnya.
Fokus pada Keamanan dan Keberlanjutan
Satgas MBG menegaskan bahwa langkah utama pemerintah adalah memastikan keamanan konsumsi bagi pelajar tanpa menghambat keberlanjutan program yang menjadi salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia di Banjar.
“Kejadian ini menjadi bahan evaluasi penting bagi semua pihak. Program MBG tetap berlanjut, tetapi dengan pengawasan dan standar yang jauh lebih ketat,” tutup Sipliansyah.
