pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kesehatan melaksanakan pemaparan hasil akhir kajian Environmental Health Risk Assessment (EHRA) sebagai bagian dari upaya menyusun perencanaan sanitasi yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Roditha Banjarbaru, Selasa (16/12/2025).
Staf Ahli Bupati Banjar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dian Marliana, menjelaskan bahwa EHRA menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi sanitasi, kebersihan lingkungan, dan perilaku masyarakat di tingkat rumah tangga.
“Studi EHRA ini sangat krusial karena memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi sanitasi dan perilaku masyarakat. Hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang tepat sasaran,” ujar Dian.
Ia menambahkan bahwa dokumen EHRA, setelah difinalisasi, akan diserahkan secara resmi kepada Kementerian Kesehatan dan digunakan sebagai acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang program kerja terpadu.
“Bappeda, Dinas Kesehatan, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait lainnya akan menggunakan dokumen ini sebagai rujukan agar perencanaan pembangunan sanitasi lebih terintegrasi,” tambah Dian.
Sementara itu, Rusmiati Agustina, Kepala Seksi Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, menjelaskan bahwa paparan dilakukan oleh tim ahli independen dengan melibatkan masukan dari Kementerian Kesehatan.
“Proses kajian mencakup pengumpulan data lapangan, pengolahan, hingga analisis. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” kata Rusmiati.
Ia menambahkan bahwa dokumen EHRA saat ini masih pada tahap pemaparan akhir dan belum ditetapkan secara formal. Penandatanganan dan penyerahan resmi dokumen akan dilakukan setelah seluruh masukan dari lintas sektor ditindaklanjuti.
Hasil sementara studi menunjukkan lima pilar STBM yang menjadi fokus analisis, yaitu: penghentian buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair.
“Untuk pilar pertama, Kabupaten Banjar sudah mencapai sekitar 92 persen perubahan perilaku. Namun empat pilar lain masih memerlukan perhatian dan peningkatan berkelanjutan,” ujar Rusmiati.
Ia menegaskan, peningkatan sanitasi tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. “Misalnya pembangunan jamban memerlukan kolaborasi dengan PUPR. Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini,” jelasnya.
Secara keseluruhan, kondisi sanitasi di Kabupaten Banjar dinilai memadai, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih aman bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah berharap, hasil final EHRA dapat menjadi dasar kebijakan sanitasi yang lebih terpadu dan berkelanjutan di masa mendatang.
