pro1.id, BANJARBARU – Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Banjarbaru tetap memprioritaskan kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/02/2026).
Menurut Sirajoni, efisiensi diterapkan di berbagai lini tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami bersama jajaran memprioritaskan kegiatan yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Sekarang rapat cukup dengan snack, kalau dulu nasi kotak. Efisiensi di segala lini kita upayakan demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Banjarbaru,” ujarnya.
Dalam dokumen RKPD 2027, Pemko Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, peningkatan produktivitas ekonomi sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.
Adapun tema pembangunan yang diusung adalah “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.” Tema tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi ekonomi daerah, serta sejumlah isu strategis yang diproyeksikan akan dihadapi Banjarbaru ke depan.
Forum konsultasi publik ini dihadiri unsur pimpinan daerah, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan menjaring masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2027 sebelum ditetapkan menjadi dokumen perencanaan resmi.
Berdasarkan paparan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, pertumbuhan ekonomi daerah pada 2024 mencapai 6,71 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi Banjarbaru didominasi sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 29,72 persen, diikuti sektor konstruksi dan perdagangan.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2, tertinggi se-Kalimantan Selatan.
Meski demikian, pemerintah daerah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Melalui forum ini, Pemko Banjarbaru berharap perencanaan pembangunan 2027 dapat lebih partisipatif, terarah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. (SUMBER : MC BANJARBARU)
