pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru untuk periode Oktober 2025, yang berlangsung di Aula Dandaman, Kantor Kecamatan Banjarbaru Utara, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, bersama seluruh camat dan lurah, serta menghadirkan Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, Zaini, sebagai narasumber utama. Rakor tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi antarpemangku wilayah, membahas kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, serta menindaklanjuti berbagai masukan dari tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Wartono menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang aktif berpartisipasi. Ia menilai forum seperti ini krusial dalam menjaga keselarasan kerja dan memperkuat sinergi antara camat dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan publik.
“Saya berterima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Rapat ini sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan kualitas kerja lintas wilayah,” ujarnya.
Wartono menambahkan, camat dan lurah memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia berharap Rakor kali ini menghasilkan langkah konkret dalam peningkatan pelayanan publik.
“Sinergi antarwilayah dan kedisiplinan aparatur menjadi kunci untuk mewujudkan visi Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru, Zaini, menanggapi beberapa usulan terkait mitigasi bencana. Ia mengungkapkan bahwa Banjarbaru saat ini berstatus siaga cuaca ekstrem, yang mencakup potensi banjir dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
“Status siaga ini sudah ditetapkan melalui surat keputusan Wali Kota. Cuaca ekstrem tidak hanya berpotensi menimbulkan banjir, tetapi juga karhutla, karena kita sedang memasuki masa peralihan musim,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan terkait kesiapan dapur umum untuk bencana, Zaini menyebutkan bahwa pembangunannya akan disesuaikan dengan skala dan durasi kejadian.
“Dapur umum hanya dibangun jika bencana berlangsung lama. Untuk kejadian singkat, biasanya tidak diperlukan, dan sejauh ini belum ada situasi yang memerlukan hal itu,” ujarnya.
Menanggapi usulan Camat Liang Anggang terkait peta wilayah rawan bencana, Zaini menegaskan bahwa Kota Banjarbaru telah memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana yang berisi peta titik-titik rawan di seluruh wilayah.
“Data tersebut sudah lengkap dan bisa diakses oleh kecamatan yang membutuhkan,” tandasnya.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas wilayah dan menghasilkan langkah konkret dalam penanganan potensi bencana, sekaligus memperkokoh sinergi pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
