pro1.id, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menindaklanjuti keluhan warga Kecamatan Cintapuri terkait dugaan banjir yang diduga pembangunan tanggul oleh PT Palmina sebagai bagian dari sistem pengelolaan air perusahaan.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Kamis (22/01/2026) di Ruang Paripurna, menghadirkan perwakilan perusahaan, warga terdampak, dan anggota DPRD dari beberapa komisi.
Pimpinan RDP, Irwan Bora, menjelaskan rapat ini bertujuan mendengar langsung keluhan masyarakat. Menurutnya, tanggul yang dibangun perusahaan dimaksudkan untuk mencegah genangan di wilayah operasional, namun warga menilai aliran air ke pemukiman justru terganggu sehingga banjir semakin parah.
Sorotan utama RDP:
Komitmen Tertulis Perusahaan
DPRD meminta PT Palmina menyerahkan dokumen resmi mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani dampak banjir jangka pendek, menengah, dan panjang.
Evaluasi Dokumen Lingkungan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) didorong untuk berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan agar dokumen AMDAL ditinjau ulang, memastikan tidak merugikan warga.
Pembentukan Satgas Khusus
DPRD merekomendasikan Sekretaris Daerah membentuk Satuan Tugas untuk menangani persoalan antara warga dengan PT Palmina dan PT Sentosa Swadaya Mineral (SSM), khususnya terkait pembangunan tanggul.
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, menekankan bahwa rapat ini penting untuk menanggapi keresahan warga. Ia menambahkan, meski tanggul dan sistem pompa menjaga wilayah perusahaan tetap kering, warga di sekitar tetap mengalami banjir berulang. Air dari area perusahaan dialirkan ke Sungai Halalah, yang menurut warga turut memperparah genangan.
“Perusahaan menyebut banjir tidak semata-mata karena tanggul, tetapi juga curah hujan tinggi, pasang air laut, dan pendangkalan sungai. Namun, ini masih klaim internal yang harus diuji melalui kajian independen,” kata Amiruddin.
Ia mengatakan, perlunya analisis objektif untuk mengetahui kontribusi masing-masing faktor penyebab banjir. Desa Alalak Padang dan sekitarnya menjadi wilayah paling terdampak, sementara kawasan perusahaan relatif aman dari genangan.
DPRD Banjar berencana melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Kunjungan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang adil dan solusi yang tidak merugikan masyarakat maupun perusahaan.
“Kami ingin memastikan tindakan yang diambil tepat dan tidak merugikan siapapun,” tutup Amiruddin.
