pro1.id, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan keilmuan hukum dengan terlibat langsung sebagai pengajar pada Program Magister Hukum Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM). Ia mengisi perkuliahan mata kuliah Politik Hukum secara daring dalam pertemuan kedua yang membahas topik pembangunan serta implementasi hukum, Sabtu sore (13/12/2025).
Dalam pemaparannya, Andi Harun menjelaskan bahwa pembangunan hukum tidak dapat dimaknai hanya sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Pembangunan hukum tidak berhenti pada pembuatan aturan semata, tetapi harus selaras dengan tujuan negara dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Andi Harun.
Ia menegaskan bahwa hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten.
“Hukum yang baik adalah hukum yang dijalankan. Jika hanya tertulis tanpa pelaksanaan, maka hukum itu tidak memiliki daya guna,” katanya.
Dalam perkuliahan tersebut, Andi Harun menguraikan tiga pola hubungan antara hukum dan politik. Menurutnya, hukum memang lahir dari proses politik, namun setelah itu kekuasaan harus tunduk pada hukum.
“Hukum boleh lahir dari proses politik, tetapi politik tidak boleh berdiri di atas hukum. Kekuasaan harus dikendalikan oleh hukum demi kepentingan publik,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam mengkaji Politik Hukum, mulai dari normatif-yuridis, sosiologis, filosofis, hingga kebijakan publik.
“Pendekatan yang beragam diperlukan agar hukum tidak kehilangan legitimasi sosial dan nilai moralnya,” jelas Andi Harun.
Selain itu, ia mengajak mahasiswa untuk memahami bahwa Politik Hukum harus berlandaskan keadilan, ideologi negara, serta kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.
“Hukum harus berpijak pada nilai keadilan dan realitas sosial. Di situlah hukum menemukan makna dan fungsinya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga mengulas pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Hans Kelsen, A.V. Dicey, John Locke, Roscoe Pound, dan Lawrence M. Friedman, yang menunjukkan bahwa hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, budaya, dan realitas sosial.
Melalui perkuliahan ini, Andi Harun berharap mahasiswa Magister Hukum UWGM mampu membangun cara pandang yang seimbang antara idealisme hukum dan praktik politik.
“Hukum harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar produk kekuasaan,” pungkasnya.
(Sumber : PPID Samarinda)
