pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan kepedulian terhadap para petugas pemakaman dengan menyalurkan bantuan insentif kepada para penjaga dan penggali makam di sejumlah Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU). Penyerahan secara simbolis dilakukan pada Jumat (3 Oktober 2025) dalam sebuah seremoni di Aula Gawi Sabarataan.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru dan menjadi bentuk apresiasi atas peran penting para petugas pemakaman yang selama ini jarang mendapatkan perhatian publik.
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarbaru, Abdussamad, terdapat 554 individu yang terdaftar sebagai penjaga dan penggali makam di wilayah kota. Saat ini, dua lokasi TPBU yang sudah aktif beroperasi berada di Cempaka dan Guntung Harapan, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses pembangunan.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus sebagai bentuk penghargaan. Masing-masing petugas akan menerima Rp150.000 per bulan selama tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember, dan akan dibayarkan secara sekaligus di bulan Desember,” jelas Abdussamad.
Ia juga menambahkan bahwa proses penyaluran akan dilakukan melalui rekening bank untuk menjamin ketepatan dan efisiensi distribusi dana.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, menyampaikan bahwa pemberian insentif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian yang layak kepada sektor-sektor kerja yang kerap terabaikan.
“Ini adalah salah satu bentuk nyata dukungan kami kepada mereka yang bekerja dalam senyap, namun perannya sangat besar. Kami ingin memastikan mereka juga merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan mereka,” ujar Wartono.
Respons positif datang dari para penerima manfaat. Salah satu penggali makam, Rusdianto, warga Kecamatan Landasan Ulin, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan ini.
“Kami sangat berterima kasih. Bantuan ini jelas meringankan beban kami. Semoga ke depan ada perhatian lebih, termasuk dalam pengadaan alat kerja,” ungkapnya.
Melalui program ini, Pemko Banjarbaru berharap dapat membangun sistem yang lebih inklusif, di mana semua profesi — termasuk yang sering tak terlihat — tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dari pemerintah.
