pro1.id, MARTAPURA – Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus meninjau langsung kondisi banjir yang melanda Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (9/1/2026).
Kunjungan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menangani persoalan banjir yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Setibanya di Banua, Menteri PU disambut oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin. Turut hadir dalam penyambutan tersebut jajaran pejabat terkait, di antaranya Kepala BWS Kalimantan III, Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Kepala Balai Jasa Konstruksi, Kepala Balai Rawa, Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, serta unsur terkait lainnya.
Rombongan kemudian bergerak menuju lokasi banjir di kawasan Sungai Tabuk untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Pada kesempatan itu, Menteri PU juga menyerahkan bantuan tali asih berupa paket sembako kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terkena musibah.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa banjir di wilayah Sungai Tabuk disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, salah satunya pasang air laut yang cukup tinggi sehingga menghambat aliran Sungai Martapura dan sungai-sungai kecil di sekitarnya.
“Ketika Sungai Martapura terdorong ke arah laut akibat pasang, aliran dari Sungai Tabuk menjadi tertahan. Kondisi inilah yang menyebabkan air meluap hingga ke permukiman warga,” ujar Dody.
Meski persoalan banjir merupakan kejadian yang berulang setiap tahun, ia menegaskan bahwa pemerintah terus menyiapkan langkah konkret untuk mengatasinya secara berkelanjutan.
“Kami tidak tinggal diam. Salah satu solusi jangka panjang yang telah kami siapkan adalah pembangunan Bendungan Riam Kiwa sebagai pengendali banjir di wilayah ini,” katanya.
Dody mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan Bendungan Riam Kiwa telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Kendala pembebasan lahan yang sempat menghambat kini telah diselesaikan pada akhir 2024, sehingga pembangunan fisik diharapkan dapat segera dimulai pada tahun 2026.
“Target kami, bendungan ini dapat selesai dalam tiga tahun, bahkan akan kami upayakan bisa rampung lebih cepat, sekitar dua tahun,” ungkapnya.
Ia optimistis, setelah bendungan tersebut beroperasi, potensi banjir di kawasan Sungai Tabuk dan sekitarnya dapat dikurangi hingga sekitar 70 persen.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir guna melindungi masyarakat serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.(SUMBER : MC KALSEL)
