pro1.id, KALTIM – Judi online kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar persoalan moral, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi keluarga, kesehatan mental masyarakat, hingga ketahanan digital daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, saat menjadi narasumber dalam Seminar Literasi dan Inklusi Keuangan Digital bertema “Generasi Cerdas: Berdaya Tanpa Judi Online dan Pinjaman Ilegal” yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Gedung B OJK Kaltim-Kaltara, Jumat (29/5/2026).
Dalam paparannya, Faisal mengungkapkan bahwa fenomena judi online di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital serta OJK, perputaran dana judi online sepanjang 2024 mencapai Rp359,8 triliun dengan jumlah pemain aktif sekitar 8,8 juta orang.
“Ini menunjukkan bahwa judi online justru menyasar kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi. Mereka dijanjikan keuntungan instan, padahal yang terjadi adalah kehilangan uang, terjerat utang, hingga mengalami berbagai persoalan sosial dan psikologis,” ujar Faisal.
Ia menjelaskan, sekitar 71,6 persen pelaku judi online berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Sebagian besar juga tercatat memiliki pinjaman di luar lembaga keuangan resmi, sehingga semakin rentan terhadap persoalan ekonomi.
Menurut Faisal, tingginya penetrasi internet di Kalimantan Timur menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan judi online. Berdasarkan data APJII 2024, tingkat penetrasi internet di provinsi tersebut mencapai 80,63 persen, sementara data BPS mencatat angka akses internet sebesar 84,44 persen, termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Kondisi itu membuat masyarakat semakin mudah mengakses layanan digital, termasuk konten ilegal apabila tidak dibarengi kemampuan literasi digital yang memadai.
“Lebih dari empat dari lima warga Kaltim sudah terkoneksi internet. Ini menjadi peluang besar untuk pembangunan, tetapi sekaligus risiko jika masyarakat tidak memiliki kemampuan memilah informasi dan mengenali ancaman digital seperti judi online,” katanya.
Selain menyasar masyarakat sebagai pengguna, ancaman judi online juga telah menyerang infrastruktur digital pemerintah. Hingga Agustus 2024, tercatat sebanyak 236 serangan berupa penyisipan konten judi online pada website perangkat daerah di Kalimantan Timur.
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Diskominfo terus memperkuat keamanan infrastruktur digital, melakukan koordinasi pemblokiran konten ilegal, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat kolaborasi dengan OJK, Bank Indonesia, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dan berbagai pihak melalui Satgas PASTI.
Selain itu, edukasi anti-judi online juga terus didorong di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas sebagai upaya membangun kesadaran sejak dini.
Faisal menegaskan, pemberantasan judi online tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Judi online bukan hanya masalah individu, tetapi ancaman bersama yang harus dilawan secara kolektif. Kita harus membangun generasi yang cerdas secara digital, kuat secara finansial, dan berani mengatakan tidak pada judi online,” tegasnya.
Ia berharap Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara mampu menjadi contoh dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif bagi seluruh masyarakat.
SUMBER : PORTAL KALTIM
