pro1.id, BANJAR — Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Banjar digelar di Aula Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar, Selasa (8/9/2026). Rakor tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan pascabencana sekaligus menyusun langkah bersama agar proses pemulihan dapat berjalan tepat sasaran.
Sebanyak 18 tamu undangan menghadiri kegiatan tersebut. Pertemuan melibatkan unsur terkait yang memiliki peran dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga koordinasi antarsektor dapat berjalan lebih terarah dalam menangani dampak bencana di wilayah Kabupaten Banjar. 
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, melalui Sekretaris BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Daryanto, mengatakan rakor tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dan mempermudah koordinasi antarinstansi dalam penanganan pascabencana.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi dan mengintegrasikan program kerja antarsektor dalam penanganan pascabencana di Kabupaten Banjar,” ujar Yayan menyampaikan arahan Kalak BPBD Banjar.
Menurutnya, koordinasi diperlukan agar perencanaan maupun pelaksanaan rehabilitasi di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap instansi diharapkan dapat memahami peran masing-masing sehingga penanganan dapat dilakukan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih program.
“Yang kita harapkan tentunya tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Semua pihak dapat bergerak sesuai tugas dan perannya berdasarkan kebutuhan masyarakat terdampak,” jelasnya.
Rakor juga diarahkan untuk merumuskan langkah-langkah konkret berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Data lapangan menjadi salah satu dasar penting agar program rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun dapat memberikan manfaat secara langsung.
Yayan menjelaskan, penanganan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Pemulihan juga perlu memperhatikan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, psikologis dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak. Kita juga harus memperhatikan bagaimana masyarakat bisa pulih secara sosial, ekonomi, kesehatan maupun psikologis,” katanya.
Dalam proses tersebut, BPBD mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui pendekatan multipihak atau konsep pentahelix. Dinas teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mendukung proses pemulihan sesuai bidang masing-masing.
Selain pemerintah daerah, sektor swasta melalui forum CSR juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Banjar.
“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya sangat diperlukan agar proses pemulihan bisa berjalan lebih optimal,” ungkap Yayan.
Salah satu perhatian dalam rakor tersebut adalah pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Upaya tersebut dinilai penting agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan dan proses pemulihan tidak berhenti hanya pada perbaikan fasilitas fisik.
Yayan berharap rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama serta rumusan kerja yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Banjar.
“Harapannya dari rakor ini lahir langkah kerja yang taktis, efisien dan transparan. Dengan koordinasi yang baik, kita ingin masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan daerah semakin tangguh dalam menghadapi risiko bencana,” pungkasnya.
