pro1.id, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar merespons cepat insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan pelajar peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (9/10/2025).
Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, memastikan bahwa seluruh korban mendapat layanan kesehatan secara cuma-cuma, baik di rumah sakit maupun di puskesmas.
“Seluruh biaya perawatan untuk anak-anak yang menjadi korban kami tanggung. Kami juga telah mengunjungi langsung para siswa di RSUD Ratu Zaleha Martapura guna memastikan mereka mendapatkan penanganan terbaik,” ujar Saidi di lokasi.
Ia menyebutkan, Pemkab Banjar langsung melakukan langkah darurat sejak laporan pertama diterima. Pemerintah daerah bergerak cepat dengan menggandeng Satgas Pangan, Dinas Kesehatan, serta aparat kepolisian untuk menangani kejadian tersebut.
“Langkah awal adalah memastikan pelayanan medis terpenuhi. Tim kami juga segera melakukan pemeriksaan bersama semua pihak terkait. Menurut keterangan medis, reaksi keracunan bisa muncul dalam waktu yang berbeda-beda, ada yang cepat, ada juga yang baru terlihat setelah 24 jam,” jelasnya.
Menurut laporan terakhir hingga Kamis malam, total sementara korban mencapai 78 orang, yang tersebar di beberapa fasilitas kesehatan — mulai dari RSUD Ratu Zaleha, puskesmas, hingga rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten Banjar.
“Sebagian korban sudah membaik dan diperbolehkan pulang, namun masih ada yang dirawat,” tambahnya.
Bupati Saidi juga mengungkapkan bahwa ia telah menugaskan Sekda dan tim teknis untuk segera berkoordinasi dengan pihak penyedia makanan, yaitu yayasan SPPG, guna memastikan bahwa ke depan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan juknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Program ini sangat penting bagi masyarakat. Maka kami minta Satgas segera melakukan evaluasi menyeluruh bersama pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Terkait anggapan bahwa pemerintah daerah lalai, Saidi menepisnya. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis MBG menjadi tanggung jawab penyedia, sementara pemerintah bertugas mengawasi dan memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
“Kalau disebut kecolongan, perlu ditegaskan bahwa pemerintah daerah bukan pelaksana langsung. Tapi dalam situasi seperti ini, kami hadir untuk mengatasi dan mengevaluasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Banjar tetap berkomitmen menjalankan program MBG dengan pengawasan lebih ketat demi menjamin keamanan dan keselamatan para siswa.
“MBG adalah program yang sangat membantu masyarakat. Kami pastikan tetap berjalan, namun dengan penguatan pengawasan agar kualitas dan keamanan makanan terjamin,” pungkas Bupati Banjar.
