Pro1, MARTAPURA – Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, tercatat belum mencapai target kinerja untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hal itu terungkap dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar pada Kamis (19/2/2026).
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nasrullah Shodiq, menyampaikan bahwa secara umum kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target optimal.
“Dinas Pertanian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi dua instansi dengan capaian yang belum maksimal. Sementara Dinas Sosial, meskipun kinerja program dinilai tercapai, serapan anggarannya masih belum optimal,” ujar Nasrullah.
Dijelaskannya, kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar belum memenuhi target, khususnya pada indikator produksi hortikultura dan peternakan. Padahal, kedua subsektor tersebut merupakan penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Banjar, terutama di wilayah pedesaan.
Menurutnya, sejumlah faktor eksternal menjadi penyebab utama tidak tercapainya target tersebut. “Alasan yang disampaikan antara lain cuaca ekstrem, dampak banjir, hingga kendala teknis di lapangan,” ungkapnya.
Sementara itu, capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar turut terdampak meningkatnya jumlah kejadian kebakaran sepanjang 2025.
Nasrullah menyebutkan, dibandingkan tahun 2024, angka insiden kebakaran mengalami kenaikan signifikan. Kondisi tersebut berimbas pada tidak tercapainya target penurunan jumlah kejadian yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Jika dibandingkan 2024, angka kejadian mengalami kenaikan, sehingga memengaruhi target penurunan insiden yang sebelumnya ditetapkan,” jelasnya.
Evaluasi pembangunan tahun 2025 ditegaskan bukan sekadar laporan rutin tahunan, melainkan menjadi instrumen refleksi kebijakan bagi pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan hasil evaluasi ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan perencanaan tahun 2027, dengan pendekatan yang lebih responsif, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
