pro1.id, MARTAPURA – PT Palmina menyampaikan sikap dan rencana penanganan banjir yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Banjar saat menghadiri rapat bersama DPRD, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat, Kamis (22/01/2026).
Direktur Operasional PT Palmina, Leksono Budi Santoso, menyampaikan keprihatinan perusahaan atas kondisi banjir yang berdampak pada desa-desa di sekitar area operasional, khususnya wilayah ring satu.
Leksono menjelaskan bahwa perusahaan telah mengambil langkah awal berupa penyaluran bantuan kepada desa-desa terdampak. Bantuan tersebut, kata dia, akan diperluas ke wilayah ring dua sebagai bagian dari respons jangka pendek perusahaan.
Selain bantuan sosial, PT Palmina juga menyesuaikan aktivitas teknis di lapangan. Selama sepekan terakhir, operasional pompa air dikurangi hingga 47 persen untuk membantu menurunkan debit air di wilayah sekitar.
“Data operasional pompa kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar bisa dipantau bersama. Sebagian besar operator dan karyawan kami juga merupakan warga setempat,” kata Leksono.
Untuk penanganan jangka menengah, perusahaan menyatakan kesiapan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis guna merumuskan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem pengelolaan air atau Water Management System (WMS).
Ia menekankan bahwa penerapan WMS harus didasarkan pada hasil survei lapangan dan kajian teknis agar sesuai dengan kondisi desa-desa terdampak.
“Kami siap mendukung dari sisi alat, pendanaan, tenaga kerja, desain hingga teknologi. Namun semua harus direncanakan bersama agar tidak memunculkan persoalan baru,” ujarnya.
Menurut Leksono, pekerjaan fisik WMS idealnya dilakukan pada musim kemarau. Karena itu, perusahaan menargetkan pelaksanaan pada periode Mei hingga Oktober 2026, dengan uji coba sistem saat memasuki musim hujan di akhir tahun.
Sementara untuk penanganan jangka panjang, seperti normalisasi sungai atau pembangunan tanggul utama, PT Palmina menyatakan akan mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah karena proyek tersebut melibatkan kewenangan lintas sektor.
Ia juga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat, aparat desa, instansi teknis, dan pemerintah daerah dalam setiap tahapan agar dampak lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin.
“Kami tidak ingin berjalan sendiri. Semua pihak harus terlibat supaya penanganan benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.
Terkait dokumen lingkungan, Leksono mengakui masih terdapat beberapa catatan, termasuk detail penanganan wilayah rawa dalam dokumen WMS. Namun kekurangan tersebut telah ditindaklanjuti melalui adendum AMDAL dan dinyatakan siap untuk dilakukan audit.
“Jika ada kekurangan, kami perbaiki. Kami terbuka dan siap diaudit. Investasi kami besar, sehingga kepatuhan terhadap aturan menjadi hal utama,” tegasnya.
Saat ini, desa yang masuk wilayah dampak langsung meliputi Galam Rabah, Makmur Karya, dan Alalak Padang. Meski demikian, PT Palmina telah menjalin komunikasi dengan perwakilan dari sembilan desa dan menyatakan kesiapan membantu tujuh desa lainnya di Kabupaten Banjar.
Untuk wilayah ring dua, perusahaan juga berencana menggandeng perusahaan-perusahaan anggota GAPKI Kalimantan Selatan agar penanganan dilakukan secara terpadu di tingkat kecamatan dan kabupaten.
“Kami ingin kolaborasi ini berjalan nyata dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Targetnya, dampak positif sudah bisa terlihat pada 2026,” tutup Leksono.
