pro1.id, MARTAPURA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro. Sidang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Banjar, Rabu (4/3/2026).
Jawaban eksekutif disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Banjar, Rakhmat Dhany, yang mewakili Bupati Banjar. Ia menjelaskan bahwa tanggapan tersebut menjadi landasan untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.
“Sebagaimana yang telah disampaikan dalam pemandangan umum fraksi, pemerintah daerah berharap UMKM bisa berkembang maksimal, menyerap tenaga kerja, dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi pelaku usaha kecil agar lebih berdaya saing dan memiliki perlindungan hukum yang jelas.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjar, Irwan Bora, menilai pembentukan perda tersebut mendesak, terutama di tengah pertumbuhan ritel modern di Kabupaten Banjar.
“Ekspansi minimarket tentu membawa dampak bagi pelaku usaha kecil. Dengan adanya Raperda ini, kita ingin ada payung hukum yang jelas sebagai landasan bagi dinas terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,” katanya.
Ia juga berharap regulasi tersebut nantinya membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM lokal untuk dapat masuk ke jaringan ritel modern, sehingga mampu bersaing secara sehat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjar, M. Zaini, menyampaikan bahwa Raperda ini disusun untuk menjawab kebutuhan hukum pelaku usaha kecil dan koperasi yang selama ini belum memiliki payung regulasi yang kuat di tingkat daerah.
“Di Kabupaten Banjar banyak UMKM dengan beragam produk, namun belum memiliki perlindungan hukum yang komprehensif. Raperda ini diharapkan memberi kepastian dan perlindungan, termasuk bagi koperasi,” jelasnya.
Ia memastikan, setelah paripurna, pembahasan teknis akan dilanjutkan di tingkat komisi dan ditangani oleh Komisi II yang membidangi urusan UMKM, koperasi, dan perdagangan.
Terkait target penyelesaian, DPRD Banjar optimistis Raperda tersebut dapat dirampungkan dalam waktu relatif singkat.
“Targetnya secepat mungkin. Biasanya maksimal enam bulan, mudah-mudahan bisa selesai lebih cepat,” tutup Zaini.
