pro1.id, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah. Bupati PPU, Mudyat Noor, bersama Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Budi Satrio Djiwandono, menggelar audiensi penting dengan Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, di Jakarta pada Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mudyat memaparkan sejumlah proyek prioritas yang selama ini menjadi fokus pembangunan daerah. Beberapa di antaranya adalah Bendung Gerak Talake, Bendung Lawe-Lawe, serta pembangunan Jembatan Riko–Buluminung, yang merupakan infrastruktur penghubung strategis antarwilayah di PPU.
“Kami bersyukur karena usulan proyek-proyek ini disambut positif oleh Kementerian PU. Termasuk rencana pembukaan kembali jalan ketahanan pangan yang sebelumnya terkendala, kini sudah mulai mendapat lampu hijau,” ungkap Bupati Mudyat usai pertemuan.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat menjadi angin segar bagi daerah, khususnya dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas kawasan, terlebih PPU berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Semoga tahapan berikutnya bisa berjalan lancar dan segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Bupati Mudyat juga memberikan apresiasi tinggi kepada Budi Satrio Djiwandono atas perannya dalam menjembatani aspirasi masyarakat PPU ke tingkat pusat.
“Saya sangat menghargai keterlibatan Mas Budi. Beliau benar-benar menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya PPU. Sinergi seperti ini sangat kami butuhkan,” katanya.
Optimisme pun disampaikan terkait realisasi proyek-proyek strategis tersebut. Mudyat menyatakan bahwa hampir seluruh usulan pembangunan mendapat respon positif dari Kementerian PU dan kemungkinan besar akan segera dikerjakan.
“Insyaallah, berbagai infrastruktur penting seperti Bendung Gerak Talake, Bendung Lawe-Lawe, dan Jembatan Riko akan segera direalisasikan. Kita berharap prosesnya berjalan cepat dan lancar,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten PPU dalam memperkuat infrastruktur ekonomi, pertanian, serta mobilitas wilayah. Terlebih, dengan posisi PPU yang bersinggungan langsung dengan kawasan IKN, percepatan pembangunan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
