pro1.id, BALI – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Provinsi Bali untuk memperdalam penanganan dan pencegahan HIV/AIDS. Kegiatan ini diikuti berbagai instansi, mulai dari Dinas Sosial kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) YPR Kobra Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Selamat Riadi, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat kapasitas SDM sekaligus memperluas pemahaman tentang strategi penanggulangan HIV/AIDS yang dapat diterapkan di daerah.
“Ini adalah studi komparasi pertama yang melibatkan langsung Dinas Sosial kabupaten/kota bersama mitra terkait. Kami berharap hasilnya dapat menjadi acuan dalam merancang program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kalsel,” ujar Selamat di Banjarmasin, Senin (8/12/2025).
Rombongan terdiri dari 18 peserta, meliputi tiga orang perwakilan Dinsos Provinsi Kalsel, delegasi Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, serta Tanah Bumbu. Selain itu, hadir pula peserta dari DP3KB, Badan Kesbangpol, dan LKS YPR Kobra Kalsel.
Studi tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Bali, Eka Wahyu Eka Putri. Selama kegiatan, peserta juga berkunjung ke Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali dan berdiskusi dengan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Bali, Ni Putu Yuni.
Dalam sesi pemaparan, KPA Provinsi Bali menjelaskan bahwa kasus HIV/AIDS di wilayah tersebut terus mengalami peningkatan. Disebutkan bahwa Kota Denpasar mencatat lebih dari 22 ribu kasus, menjadikan Bali sebagai salah satu provinsi dengan kasus tertinggi di Indonesia. Peningkatan ini dipengaruhi perilaku seksual berisiko, terutama pergantian pasangan dan hubungan sesama jenis.
Selamat menjelaskan bahwa meskipun sektor kesehatan menjadi penanggung jawab utama, Dinas Sosial Provinsi Bali tetap mengambil peran dalam beberapa kasus melalui kerja sama dengan organisasi sosial, yayasan, dan relawan, termasuk Yayasan Kerthi Praja. KPA Bali juga terus memperluas layanan konseling dan tes sukarela (VCT).
“Kami berharap hasil pembelajaran ini dapat memperkuat kebijakan dan strategi pencegahan HIV/AIDS di Kalimantan Selatan, terutama bagi Dinas Sosial kabupaten/kota, SKPD terkait, dan LKS,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.
“Walaupun Dinas Kesehatan menjadi sektor utama, kami mengajak seluruh instansi, lembaga sosial, dan relawan untuk terlibat aktif dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS,” tutupnya. (Sumber : MC Kalsel)
