pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak menindaklanjuti keluhan para sopir truk terkait antrean panjang dan sulitnya mendapatkan Bio Solar di sejumlah SPBU. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni membentuk satuan tugas (satgas) lintas instansi untuk pengawasan distribusi BBM subsidi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syafruddin, usai menerima massa aksi sopir truk di kawasan Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi atas persoalan kelangkaan solar yang dikeluhkan para sopir dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah-langkah penanganan agar persoalan ini bisa segera diatasi,” ujarnya.
Syafruddin menjelaskan, satgas tersebut nantinya melibatkan berbagai unsur, mulai dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan, hingga instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah.
Ia berharap keterlibatan lintas sektor dapat memperkuat pengawasan distribusi Bio Solar subsidi sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran dan antrean panjang di SPBU bisa ditekan.
“Kita ingin persoalan kelangkaan ini tidak terus berulang dan masyarakat, khususnya para sopir, bisa kembali mendapatkan solar dengan normal,” katanya.
Selain itu, ia menyebut pembentukan satgas tersebut telah mendapat dukungan dari aparat penegak hukum dan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
“Semua pihak sepakat untuk bergerak bersama menangani persoalan ini,” tambahnya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa sopir truk digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan sebagai bentuk protes atas sulitnya memperoleh Bio Solar subsidi di sejumlah wilayah. Para sopir mengaku harus mengantre hingga berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkan bahan bakar.
