pro1.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, menegaskan pentingnya pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di wilayah Kabupaten Banjar. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya angka peredaran narkotika, yang kembali terungkap dengan penangkapan 20 kilogram sabu oleh Polres Banjar, dengan estimasi nilai barang bukti mencapai Rp34 hingga Rp35 miliar.
Dalam kegiatan pemusnahan barang bukti sabu di Mapolres Banjar, Rabu (17/09/2025), Irwan mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang dinilai telah menyelamatkan ratusan jiwa dari bahaya narkoba. Namun, ia menekankan bahwa upaya pemberantasan tidak cukup jika hanya mengandalkan kepolisian.
“Kita mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang sudah menyelamatkan ratusan jiwa. Namun, upaya pemberantasan ini perlu diperkuat dengan kehadiran BNN di Kabupaten Banjar,” tegas Irwan.
Menurutnya, kehadiran BNN akan menjadi langkah strategis untuk menekan peredaran gelap narkoba yang semakin meresahkan. Ia menyoroti bahwa sejumlah daerah tetangga seperti Tanah Laut dan Banjarbaru sudah memiliki kantor BNN, sementara Kabupaten Banjar hingga kini belum.
“BNN ini lembaga resmi negara yang fokus menangani masalah narkotika. Kami berharap tahun depan sudah ada jawaban terkait pembentukan BNN di Banjar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irwan menyatakan bahwa DPRD Banjar telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, bahkan sejak periode sebelumnya, bersama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Namun hingga kini, realisasi pembentukan BNN di Banjar masih belum terealisasi.
“Sudah ada komunikasi dengan pusat, baik dari DPRD maupun pemerintah daerah. Kita optimis Banjar segera punya BNN sendiri agar lebih maksimal dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba,” imbuhnya.
Selain itu, Irwan mengingatkan bahwa keberhasilan dalam memberantas narkoba tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan.
“Peran semua pihak sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, masyarakat, dan penegak hukum,” tutupnya.
Dengan situasi peredaran narkoba yang dinilai kian serius, kehadiran BNN di Kabupaten Banjar dianggap menjadi kebutuhan mendesak, guna memperkuat strategi pencegahan dan pemberantasan narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan.
