pro1.id, MARTAPURA – PT Palmina menyatakan telah menyusun tahapan penanganan banjir yang akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari bantuan darurat bagi masyarakat hingga kajian solusi jangka panjang bersama pemerintah daerah.
Humas PT Palmina, Musa, mengatakan perusahaan kini memfokuskan pembahasan pada kepastian waktu pelaksanaan dari rencana yang sebelumnya telah disepakati bersama. Tahapan tersebut meliputi langkah jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk tahap awal, PT Palmina memastikan penyaluran bantuan kepada warga terdampak akan segera dilakukan. Penyaluran bantuan direncanakan mulai pekan depan dan menyasar sembilan desa yang terdampak banjir.
“Kami mulai dari yang paling mendesak terlebih dahulu, yaitu bantuan kepada masyarakat. Targetnya, penyaluran bisa selesai dalam beberapa hari, menyesuaikan kondisi lapangan,” kata Musa, Jumat (23/01/2026).
Ia menjelaskan, bantuan yang disiapkan berupa kebutuhan pokok, di antaranya beras, minyak goreng, gula, sarden, kopi, serta susu formula. Bantuan tersebut akan menjangkau wilayah ring satu hingga ring dua, termasuk beberapa desa di luar area terdekat perusahaan.
Sementara itu, untuk tahap menengah, PT Palmina menyampaikan kesiapan berkolaborasi dalam upaya normalisasi sungai. Namun, perusahaan menegaskan bahwa pelaksanaan teknis normalisasi berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan instansi pemerintah terkait.
“Perusahaan tidak bisa melakukan normalisasi sendiri karena itu bukan kewenangan kami. Tetapi kami siap mendukung dan bekerja sama sesuai porsi yang diperbolehkan,” ujarnya.
Rencana normalisasi tersebut nantinya akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan instansi teknis lainnya agar sejalan dengan aturan yang berlaku.
Untuk penanganan jangka panjang, PT Palmina menyebut masih diperlukan pembahasan dan kajian lanjutan bersama pemerintah daerah. Opsi yang dibahas mencakup upaya pengamanan kawasan permukiman, desa, serta lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak banjir.
Musa menambahkan, perusahaan terbuka terhadap kemungkinan evaluasi ulang dokumen AMDAL jika dinilai perlu oleh pemerintah dan instansi lingkungan hidup. Menurutnya, kajian tersebut penting untuk memastikan kegiatan perusahaan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang berkelanjutan.
“Kami tidak menutup diri. Kalau memang perlu evaluasi atau penyesuaian, kami siap mengikuti prosesnya,” tegasnya.
Terkait bentuk komitmen, Musa menyampaikan bahwa hingga kini belum ada kesepakatan tertulis untuk program jangka menengah dan panjang. Namun, perusahaan telah menyampaikan komitmen secara lisan dan mulai merealisasikan langkah yang bisa dilakukan segera.
“Yang jelas, untuk tahap awal kami sudah siap bergerak. Ini bukan sekadar rencana,” pungkasnya.
