pro1.id, MARTAPURA – Rokok masih mendominasi pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Banjar, menempati posisi kedua setelah beras sebagai kebutuhan utama masyarakat. Hal ini terungkap dari data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar.
Pelaksana tugas Kepala BPS Banjar, Eddy Erwan, menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga di wilayah ini sebagian besar masih terfokus pada kebutuhan pangan dan produk berbasis tembakau.
“Pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pokok masih tinggi, termasuk untuk konsumsi rokok. Fenomena ini tak hanya terjadi di Banjar, tapi juga di banyak daerah lain,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (7 Oktober 2025).
Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran masyarakat untuk rokok atau tembakau mencapai Rp70.647 per kapita per bulan, hanya kalah dari beras yang mencapai Rp101.536. Bahkan, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk ikan-ikanan yang berada di kisaran Rp66.649 per kapita.
Eddy menilai bahwa tingginya konsumsi rokok memberikan dampak yang cukup serius, bukan hanya terhadap kesehatan, tapi juga terhadap kondisi keuangan keluarga, terutama mereka yang berada di kelompok ekonomi bawah.
“Jika pendapatan rumah tangga sebagian besar habis untuk rokok, maka ruang untuk pengeluaran penting lainnya seperti pendidikan atau nutrisi anak menjadi sangat terbatas. Ini tentu menghambat perbaikan taraf hidup,” paparnya.
Temuan ini juga diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, yang menunjukkan tingginya prevalensi merokok di berbagai kelompok pendapatan. Pada 40% penduduk dengan pengeluaran terendah, sebanyak 18,57% penduduk usia 15 tahun ke atas masih aktif merokok. Angka tersebut meningkat menjadi 23,97% pada kelompok menengah, dan 25,48% di kelompok tertinggi.
“Ini menunjukkan bahwa rokok dikonsumsi lintas kelompok sosial. Bahkan di keluarga berpenghasilan rendah, pengeluaran untuk rokok kadang lebih besar dibandingkan untuk kebutuhan gizi anak atau biaya sekolah,” tambahnya.
Eddy juga menekankan bahwa berbagai program bantuan sosial dari pemerintah sering kali tidak berdampak maksimal karena pola konsumsi yang tidak tepat sasaran.
“Selama masyarakat masih memprioritaskan pengeluaran untuk rokok, maka bantuan atau subsidi pemerintah sulit memberikan efek jangka panjang terhadap kesejahteraan,” pungkasnya.
