pro1.id, MARTAPURA – Pelaksanaan Grand Final Pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar 2026 yang berlangsung di Ballroom Grand Qin Hotel, Banjarbaru, Sabtu (4/7/2026), menuai kritik dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora.
Ia menilai kegiatan pemerintah daerah seharusnya diprioritaskan digelar di wilayah Kabupaten Banjar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Irwan mengungkapkan, dirinya sengaja tidak menghadiri acara tersebut meski telah menerima undangan resmi dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar.
“Saya memang menerima undangan, tetapi memilih tidak hadir karena kegiatan dilaksanakan di Banjarbaru. Akan lebih baik jika acara seperti ini digelar di Kabupaten Banjar agar memberikan dampak ekonomi bagi daerah sendiri,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di luar daerah berpotensi mengurangi peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena perputaran ekonomi justru dinikmati oleh daerah lain.
Irwan mencontohkan pengalamannya saat menjabat Ketua KONI Kabupaten Banjar. Kala itu, ia menolak usulan pelaksanaan pelantikan di Banjarbaru karena ingin seluruh kegiatan organisasi tetap berlangsung di wilayah Kabupaten Banjar.
“Kalau kita ingin membangun daerah sendiri, komitmen itu harus dimulai dari internal. Jangan sampai kita justru membelanjakan anggaran di luar daerah,” katanya.
Ia juga menilai alasan jarak tempuh yang relatif dekat antara Martapura dan Banjarbaru tidak dapat dijadikan dasar untuk memindahkan kegiatan ke luar wilayah Kabupaten Banjar.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Irwan meminta Pemerintah Kabupaten Banjar mengambil langkah tegas melalui kebijakan yang mengatur pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar diprioritaskan di dalam daerah, selama sarana dan fasilitas yang tersedia masih memadai.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga perputaran ekonomi lokal sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan PAD.
“Jangan sampai kita di satu sisi berupaya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi di sisi lain justru mengalirkan potensi ekonomi ke daerah tetangga. Hal seperti ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Hingga informasi ini disampaikan, pihak Disbudporapar Kabupaten Banjar belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar tersebut.
