pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Arahan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana yang digelar secara daring dari Command Center Pemprov Kalsel, Selasa (30/12/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa perlindungan dan keselamatan masyarakat harus menjadi fokus utama seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas tertinggi. Tidak boleh ada ego sektoral antarinstansi, semua harus bergerak bersama agar penanganan berjalan cepat dan tepat,” ujar Syarifuddin membacakan pesan Gubernur.
Gubernur juga meminta dilakukan penilaian cepat dan menyeluruh terhadap kejadian banjir dan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah pada 27 Desember 2025. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas evakuasi warga, kelancaran penyaluran bantuan, serta memastikan tidak ada masyarakat yang terisolasi tanpa akses logistik.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera mendata kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur untuk mempercepat tahapan pemulihan pascabencana.
Berdasarkan laporan sementara, bencana hidrometeorologi tersebut berdampak pada delapan daerah, yakni Kabupaten Balangan, Banjar, Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut.
“Jumlah warga terdampak mencapai 16.999 kepala keluarga atau sekitar 50.585 jiwa. Sebanyak 1.166 orang terpaksa mengungsi, dengan 7.431 rumah terendam dan 14 rumah mengalami kerusakan,” ungkapnya.
Tak hanya permukiman, sejumlah fasilitas publik juga terdampak, antara lain 33 sekolah, 30 rumah ibadah, empat fasilitas kesehatan, 20 fasilitas umum, serta dua pasar.
Gubernur secara khusus meminta daerah yang telah menetapkan status siaga darurat, seperti Banjarbaru, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Balangan, untuk mengoperasikan posko komando selama 24 jam dengan kesiapan penuh personel dan peralatan.
Sementara daerah lain diminta tetap waspada dan segera menaikkan status darurat apabila situasi berkembang memburuk. Seluruh sarana evakuasi, termasuk perahu karet, tenda pengungsian, dan perlengkapan darurat, diminta sudah disiagakan di wilayah rawan.
Mengacu pada peringatan dini BMKG, Gubernur juga menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memantau kondisi cuaca secara berkala. Pengawasan ketat terhadap debit sungai utama seperti Barito, Martapura, Riam Kiwa, Balangan, Tabalong, dan Amandit menjadi perhatian khusus, mengingat pengalaman banjir besar pada Januari 2021.
Dalam bidang logistik dan kesehatan, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan bahan pangan mencukupi setidaknya untuk dua pekan ke depan. Dinas Kesehatan juga diminta menyiapkan tenaga medis dan obat-obatan guna mengantisipasi potensi penyakit pascabanjir.
“Penyampaian informasi kebencanaan harus terpusat melalui BPBD agar tidak terjadi simpang siur informasi maupun hoaks di masyarakat,” pungkasnya. (SUMBER : MC KALSEL)
