pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna, Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Senin (31/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sirajoni menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, dukungan, dan masukan yang diberikan masing-masing fraksi selama proses pembahasan rancangan perubahan anggaran.
Menurutnya, masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan kemitraan antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam memastikan kebijakan anggaran dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami sangat menghargai dan mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026,” ujar Sirajoni.
Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan dengan baik hingga tahapan penetapan. Dengan demikian, sejumlah program prioritas pemerintah daerah dapat segera dilaksanakan sesuai kebutuhan dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, sejumlah sektor turut menjadi perhatian, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan pelayanan serta fasilitas kesehatan, hingga kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi iklim.
Menanggapi hal tersebut, Pemko Banjarbaru memastikan berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan lebih lanjut. Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Selain pengelolaan belanja, pemerintah daerah turut berupaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi yang tersedia.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan dan penguatan basis data, perluasan sumber PAD, percepatan penagihan piutang, penerapan digitalisasi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada kinerja.
“Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kota Banjarbaru akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada dengan bertumpu pada penguatan basis data, perluasan sumber PAD, percepatan penagihan piutang, digitalisasi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja,” jelasnya.
Pemko Banjarbaru berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat, terukur dan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Sumber : MEDIA CENTER BANJARBARU
