pro1.id, JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat merespons Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus keracunan siswa dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama.
“Insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut masa depan generasi bangsa. Atas petunjuk Presiden, kami ambil langkah cepat dan tegas,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
Enam Langkah Strategis Perbaikan MBG
Untuk memperkuat pelaksanaan program, pemerintah menetapkan enam poin strategi utama:
Penutupan dan Investigasi SPPG Bermasalah
Seluruh Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang diduga bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi menyeluruh.Evaluasi Kedisiplinan dan Kualitas Juru Masak
Pemeriksaan menyeluruh terhadap kompetensi dan disiplin juru masak di semua titik layanan MBG, tidak hanya di lokasi terdampak.Perbaikan Sistem Sanitasi Nasional
Pemerintah memperkuat pengawasan kualitas air dan pengelolaan limbah di dapur penyedia MBG secara terpusat.Pelibatan Lintas Sektor
Semua instansi—pusat hingga daerah—wajib berperan aktif dalam proses evaluasi dan perbaikan MBG.SLHS Wajib Dimiliki Setiap Dapur
Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kini menjadi syarat wajib operasional, bukan sekadar administratif. Tanpa SLHS, dapur MBG tidak diizinkan beroperasi.Peran Puskesmas dan UKS Dioptimalkan
Pemerintah meminta Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) aktif melakukan pemantauan berkala atas kualitas dan keamanan program MBG di lapangan.
Sertifikasi Dipercepat, Target Satu Bulan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa percepatan sertifikasi SLHS menjadi prioritas. Sertifikasi ini menjamin standar kebersihan, kompetensi SDM, serta keamanan dalam proses pengolahan makanan.
“Kami targetkan semua dapur MBG tersertifikasi dalam satu bulan ke depan. Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi seluruh rantai produksi makanan,” jelas Menkes Budi.
Pemerintah Tegaskan Transparansi
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh proses perbaikan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. “Negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Pemerintah juga menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan pada Rabu mendatang, diikuti rapat teknis bersama Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah, dan dinas terkait untuk mengevaluasi kemajuan program.
