pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menerima kunjungan Tim Pemantauan dan Peninjauan Lapangan dari Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kamis (16/10/2025). Kunjungan ini berfokus pada pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat penyusunan kebijakan nasional yang implementatif.
Pertemuan berlangsung di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru dan dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat, pejabat daerah, serta para pelaksana program MBG di tingkat kota dan provinsi.
Perwakilan Sekretariat Dukungan Kabinet, Ibnu Firdaus Bakhri, menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan dalam rangka evaluasi, melainkan sebagai proses belanja masalah untuk menggali informasi lapangan secara langsung.
“Kami datang bukan untuk menilai, tetapi untuk mengumpulkan data dan masukan dari pelaksana daerah. Semua temuan ini akan menjadi bahan dalam penyusunan dasar hukum program MBG agar dapat diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari safari nasional Sekretariat Kabinet yang menjangkau berbagai provinsi. Tujuannya agar kebijakan yang akan dirumuskan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat dijabarkan hingga ke level peraturan daerah.
Selain itu, Ibnu juga menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima manfaat serta penanganan terhadap peserta program yang memiliki kondisi khusus, seperti alergi atau fobia terhadap makanan tertentu.
“Di beberapa sekolah, ditemukan anak yang memiliki alergi atau fobia terhadap jenis makanan tertentu. Hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti oleh pelaksana MBG agar distribusi makanan tetap aman dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa data penerima manfaat perlu diperbarui secara berkala, bukan hanya berdasarkan data awal yang dimiliki oleh dinas terkait, guna memastikan program berjalan optimal.
Sementara itu, Koordinator Provinsi SPPG Kalimantan Selatan, Siti Fatimah, menyampaikan rencana penguatan sistem pemantauan melalui mekanisme pelaporan digital berbasis Google Form. Sistem ini akan memungkinkan berbagai pihak — mulai dari guru hingga masyarakat — untuk melaporkan kendala di lapangan secara langsung.
“Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim lapangan. Jika laporan terbukti valid, maka penyebab dan solusi akan segera ditangani,” jelasnya.
Selain sistem pelaporan digital, pihaknya juga tengah menyiapkan call center pengaduan MBG tingkat provinsi yang bisa diakses setiap hari oleh masyarakat.
“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program MBG di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarbaru, agar semakin transparan, cepat tanggap, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
