pro1.id, BANJARBARU – Menyusul temuan makanan bergizi gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi di SMP Negeri 10 Banjarbaru pada Jumat (24/10/2025), Pemerintah Kota Banjarbaru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Kesehatan memastikan bahwa proses evaluasi terhadap dapur penyedia makanan (SPPG) kini dilakukan secara menyeluruh.
Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menyebut, pihaknya menerima laporan langsung dari masyarakat terkait kejadian tersebut dan telah menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan Satgas MBG Kota Banjarbaru.
> “Sejak tanggal 24 kami sudah menerima laporan dari masyarakat dan segera meneruskannya ke Satgas MBG. Saat ini evaluasi sedang berjalan,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, dapur SPPG yang berlokasi di Landasan Ulin Utara — penyedia makanan bagi SMPN 10 Banjarbaru — telah dihentikan sementara operasionalnya sambil menunggu hasil evaluasi resmi.
> “Dapur dihentikan sementara sampai hasil evaluasi keluar. Keputusan akhirnya ada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN),” jelasnya.
Gusti Rizky menegaskan, kejadian ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap kelayakan dan keamanan dapur penyedia makanan bergizi.
> “Kami ingin setiap dapur penyedia memiliki standar yang jelas dan tenaga kerja bersertifikat keamanan pangan. Ke depan, tidak boleh ada dapur yang beroperasi tanpa sertifikasi laik pangan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja Satgas MBG yang dibentuk oleh Wali Kota Banjarbaru, karena dinilai cepat merespons laporan masyarakat dan memastikan kelayakan dapur berjalan sesuai regulasi.
> “Satgas MBG berperan penting menjaga mutu dan kepercayaan publik. Kami juga mendorong BGN agar lebih selektif dalam memverifikasi dapur baru,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Juhai Triyanti, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan ulang (retake keamanan) terhadap 20 dapur SPPG aktif di seluruh wilayah Banjarbaru, termasuk dapur di Landasan Ulin Utara yang kini tengah dievaluasi.
> “Kami sudah jadwalkan pemeriksaan sampel makanan untuk semua SPPG, tetapi yang di Landasan Ulin Utara ditunda karena sedang dalam proses evaluasi dan penghentian sementara,” terangnya saat diwawancarai, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kelayakan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu syarat utama penyelenggaraan program MBG.
> “Kami terus berkoordinasi dengan SPPI dan BGN Banjarbaru untuk memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Prinsip kami tegas: tidak ada toleransi untuk makanan yang berisiko atau tidak layak konsumsi,” tandasnya.
