pro1.id, BANJARBARU – Pengelolaan pengaduan publik di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan positif. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel menggelar forum evaluasi dan orkestrasi komunikasi pemerintah melalui program SP4N-LAPOR di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Sekretariat Daerah, Jumat (19/12/2025).
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, menekankan bahwa kecepatan merespons pengaduan harus disertai tindak lanjut nyata.
“Respon cepat saja tidak cukup, setiap laporan harus ditindaklanjuti. Misalnya, jika ada laporan terkait infrastruktur, perbaikan harus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tahun 2025 tercatat sekitar 700 pengaduan masuk, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 800 laporan. Meski jumlahnya menurun, kecepatan tanggapan meningkat signifikan, dari rata-rata dua hari di 2024 menjadi hanya 1,1 hari pada 2025 jauh di bawah standar nasional lima hari.
Muhammad Muslim menambahkan bahwa percepatan tanggapan penting untuk mencegah munculnya opini negatif terhadap pelayanan publik. Program SP4N-LAPOR juga terus mendapatkan masukan dan pendampingan dari Ombudsman RI untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan.
Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Maulana Achmadi, memuji konsistensi pengelolaan pengaduan di provinsi ini.
“Sejak 2017–2018, pengelolaan pengaduan Kalsel telah diakui sebagai salah satu yang terbaik secara nasional. Hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Data menunjukkan, kecepatan respons pengaduan Pemprov Kalsel tetap berada di bawah rata-rata nasional, dengan waktu tanggapan rata-rata kurang dari dua hari. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan.
