pro1.id, BANJARBARU – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap masuknya telur ayam ras dari Pulau Jawa yang dinilai ikut memicu jatuhnya harga di tingkat peternak lokal. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memperburuk keadaan usaha peternakan rakyat yang saat ini sudah menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi.
Isu tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pinsar Kalimantan Selatan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (1/7/2026), yang membahas berbagai persoalan sektor perunggasan, termasuk anjloknya harga telur beberapa bulan terakhir.
Perwakilan Pinsar Kalsel, Sugem, menjelaskan bahwa harga telur di Pulau Jawa sedang berada pada level rendah sehingga produk dari wilayah tersebut masuk ke pasar Kalimantan dengan harga yang lebih kompetitif. Situasi ini membuat peternak lokal kesulitan bersaing karena biaya produksi yang mereka keluarkan jauh lebih besar.
“Harga telur dari Jawa memang lebih murah karena biaya produksinya berbeda. Sementara kami di Kalimantan Selatan memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Akibatnya, peternak lokal harus mengikuti harga pasar yang justru berada di bawah biaya produksi,” katanya.
Ia menyebutkan, biaya produksi telur ayam ras di Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai sekitar Rp28 ribu per kilogram. Namun, harga jual yang diterima peternak saat ini hanya berada di kisaran Rp24 ribu per kilogram, sehingga setiap penjualan masih menimbulkan kerugian.
Menurut Sugem, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya langkah penyeimbang dari pemerintah, usaha peternak rakyat akan semakin tertekan dan berpotensi mengurangi jumlah pelaku usaha di sektor perunggasan.
“Kalau terus menjual di bawah biaya produksi, lama-kelamaan peternak tidak akan mampu bertahan. Yang paling rentan adalah peternak skala kecil karena modal mereka terbatas,” ujarnya.
Pinsar menegaskan tidak mempermasalahkan distribusi telur antarprovinsi sebagai bagian dari mekanisme perdagangan. Namun, pemerintah dinilai perlu memastikan agar arus barang tidak menimbulkan persaingan yang merugikan peternak lokal.
“Yang kami harapkan bukan penutupan distribusi, tetapi adanya kebijakan yang menciptakan keseimbangan pasar sehingga peternak daerah tetap memiliki ruang untuk berkembang,” tambahnya.
Aspirasi tersebut telah disampaikan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang di bidang perdagangan. Pinsar berharap koordinasi antarlembaga dapat menghasilkan langkah nyata agar harga telur kembali stabil, sehingga usaha peternakan rakyat tetap mampu menopang kebutuhan telur di Kalimantan Selatan maupun daerah tetangga seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
