pro1.id, BANJARBARU – Penurunan harga telur ayam ras yang terus berlangsung sejak usai Idulfitri mulai mengancam keberlangsungan usaha peternak rakyat di Kalimantan Selatan. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar harga kembali berada pada tingkat yang layak dan tidak semakin membebani peternak.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam audiensi antara Pinsar Kalimantan Selatan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (1/7/2026).
Perwakilan Pinsar Kalimantan Selatan, Sugem, mengatakan harga telur yang berlaku saat ini sudah berada di bawah biaya produksi, sehingga setiap penjualan justru membuat peternak mengalami kerugian.
“Kami ingin menjaga keberlangsungan peternak-peternak kecil di daerah. Dengan harga yang berada di bawah biaya produksi seperti sekarang, mereka pasti mengalami kerugian,” ujarnya.
Menurut Sugem, kondisi tersebut tidak hanya menggerus pendapatan peternak, tetapi juga berpotensi memaksa peternak kecil menghentikan usahanya apabila terus berlarut-larut.
“Kalau terus nombok dan biaya produksi tidak lagi bisa ditutup, tentu akan ada peternak yang menjadi korban. Ini yang sangat kami khawatirkan,” katanya.
Ia menambahkan, Kalimantan Selatan selama ini merupakan salah satu daerah penyangga kebutuhan telur di Pulau Kalimantan. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, produksi telur dari provinsi ini juga dipasarkan ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
“Selama ini kita mampu menyuplai kebutuhan telur ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kalau peternak mulai berhenti berusaha, tentu pasokan ke daerah-daerah tersebut juga berpotensi terganggu,” jelasnya.
Karena itu, Pinsar berharap pemerintah bersama instansi terkait segera merumuskan langkah-langkah yang dapat mengembalikan harga telur ke tingkat yang lebih sehat, sehingga usaha peternakan rakyat tetap berkelanjutan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, mengatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari Pinsar sebagai bahan evaluasi pemerintah.
“Kami membuka ruang komunikasi dengan para peternak. Terkait persoalan harga maupun distribusi, nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan dinas yang berwenang agar dapat dicarikan solusi bersama,” ujar Suparmi.
Ia menambahkan, komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan pelaku usaha perunggasan diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan keberlangsungan usaha peternak rakyat di Kalimantan Selatan.
