pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan progres signifikan. Saat ini, tiga sekolah rakyat rintisan telah berjalan sebagai langkah awal perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
“Tiga lokasi rintisan berada di BBPPKS, Sentra Budiluhur, dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ini merupakan model awal yang akan direplikasi ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie, di Banjarbaru, Minggu (5/10/2025).
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui dukungan Gubernur, telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyiapkan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan sekolah rakyat permanen.
“Seluruh kabupaten/kota telah mengajukan usulan lokasi. Saat ini, kami menunggu proses verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk ditindaklanjuti ke tahap pembangunan,” jelasnya.
Meski pembangunan infrastruktur permanen masih menunggu proses lebih lanjut di tingkat pusat, pelaksanaan sekolah rakyat rintisan terus berjalan sebagai bentuk percepatan manfaat bagi masyarakat.
“Kementerian Sosial juga mendukung agar pembangunan fisik dapat segera dimulai, terutama jika kesiapan lahan di daerah telah terpenuhi,” imbuh Farhanie.
Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan. Program ini diharapkan menjadi solusi inklusif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan.
“Melalui optimalisasi pelaksanaan program ini, tidak hanya permasalahan pendidikan yang dapat ditangani, tetapi juga peningkatan kualitas SDM masyarakat Banua dalam jangka panjang,” ujarnya.
Farhanie optimistis bahwa pada tahun ajaran 2026, cakupan program Sekolah Rakyat akan diperluas secara merata di seluruh wilayah provinsi.
“Target kami adalah setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai pusat layanan pendidikan masyarakat berbasis kerakyatan. Dengan begitu, pemerataan akses pendidikan dapat terwujud secara konkret,” tutupnya.
