pro1.id, KALTIM – Rencana pengadaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis Rp8,5 miliar yang sempat memicu polemik akhirnya resmi dibatalkan. Rudy Mas’ud menyatakan keputusan tersebut diambil setelah mencermati respons dan kritik yang berkembang luas di tengah masyarakat.
Isu pengadaan mobil dinas itu sebelumnya ramai menjadi perbincangan nasional. Banyak warganet mempertanyakan urgensi anggaran bernilai miliaran rupiah tersebut, terutama di tengah berbagai kebutuhan prioritas publik.
Melalui pernyataan di akun media sosial pribadinya, Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memilih untuk tidak melanjutkan rencana tersebut.
“Kami memutuskan untuk membatalkan mobil dinas Gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini diambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur,” tulisnya.
Ia memastikan, pembatalan tersebut tidak akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menegaskan keputusan ini Insyaallah tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Rudy juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas polemik yang terjadi.
“Teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Terima kasih atas masukan dan kritik yang membangun. Insyaallah itu menjadi energi bagi kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mau mendengar, menerima masukan, dan berani mengambil keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat luas.
Peristiwa ini kembali menunjukkan kuatnya pengaruh opini publik di era digital. Dalam hitungan jam, isu kebijakan dapat menjadi perhatian nasional, sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan kepekaan dalam setiap pengambilan keputusan anggaran.
