pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru terus menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan anak dan remaja. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APMP2KB), digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA) di Aula Gawi Sabarataan, Rabu, (12/11/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari inovasi daerah bertajuk “BINTANG CERIA”, akronim dari Bersama Lindungi Tangani Anak dan Remaja dengan Cinta, Edukasi Ramah, Inspiratif, dan Aman. Program tersebut berfokus pada pembentukan layanan konseling terpadu bagi anak dan remaja yang menghadapi masalah psikologis, trauma, maupun menjadi korban kekerasan.
Menurut Kepala Dinas P3APMP2KB Banjarbaru, Erma Epiyana Hartati, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam memastikan pemenuhan hak anak di berbagai sektor.
“Melindungi anak adalah tanggung jawab semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Melalui BINTANG CERIA, kami ingin menghadirkan layanan konseling yang ramah, aman, serta mudah diakses,” ujarnya.
Erma menambahkan, Bimtek ini juga bertujuan memperluas wawasan petugas layanan agar mampu menerapkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dalam setiap kebijakan daerah.
“Kami ingin setiap petugas memahami prinsip penting seperti non-diskriminasi, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak,” jelasnya.
Sementara itu, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, Staf Ahli Wali Kota Banjarbaru Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, menekankan bahwa pelaksanaan KHA merupakan pondasi penting dalam menciptakan kota yang benar-benar layak anak.
“Anak berhak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Prinsip-prinsip KHA harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk memperkuat implementasi program Kota Layak Anak (KLA).
“Bimtek ini langkah nyata agar seluruh pemangku kepentingan mampu menerjemahkan Konvensi Hak Anak dalam tindakan dan pelayanan publik. Tujuan akhirnya, Banjarbaru menjadi kota yang ramah dan aman bagi seluruh anak,” tambahnya.
Acara ini dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah dan praktisi perlindungan anak. Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Andrian Anwari, yang membahas kebijakan nasional terkait perlindungan anak, serta Abdussyahid, yang memaparkan kode etik dalam pendampingan anak.
Melalui pelatihan tersebut, Pemko Banjarbaru berharap lahir tenaga profesional yang lebih siap menghadapi tantangan perlindungan anak di lapangan.
“Kami optimistis hasil bimtek ini akan memperkuat kualitas layanan dan mempercepat terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Layak Anak,” tutup Rudi.
