pro1.id, BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru mulai memproses usulan pergantian Ketua DPRD untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (17/06/2026).
Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, mengatakan usulan pergantian tersebut berasal dari Partai Golkar melalui surat yang disampaikan DPD Partai Golkar Kota Banjarbaru berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Ia menegaskan proses yang berlangsung saat ini masih sebatas pengumuman usulan pergantian pimpinan DPRD, sehingga dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD hingga seluruh tahapan administrasi selesai dan dilakukan serah terima jabatan.
“Belum ada pemberhentian. Saya masih menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD sampai adanya penetapan resmi dan pelantikan pimpinan yang baru,” ujarnya.
Menurut Gusti Rizky, tahapan berikutnya adalah penyampaian berita acara hasil paripurna melalui Sekretariat DPRD kepada Pemerintah Kota Banjarbaru untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, Gusti Rizky memastikan pergantian tersebut tidak berkaitan dengan sanksi maupun pelanggaran yang dilakukan dirinya sebagai kader partai.
“Tidak ada dalam surat yang kami terima menyebutkan adanya pelanggaran atau sanksi. Ini merupakan keputusan internal partai dalam rangka penyegaran organisasi,” katanya.
Ia menambahkan, alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Partai Golkar dan bukan ranah DPRD untuk menjelaskan lebih jauh.
Dalam surat yang diterima DPRD, nama Muhammad Syahrial disebut sebagai kader yang diusulkan untuk menduduki posisi Ketua DPRD Banjarbaru menggantikan Gusti Rizky.
Meski demikian, penetapan resmi belum dapat dilakukan karena masih harus menunggu seluruh tahapan administrasi dan persetujuan dari pihak terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.
Gusti Rizky juga memastikan dirinya tetap akan menjalankan tugas sebagai anggota DPRD setelah pergantian pimpinan terlaksana. Sesuai tata tertib yang berlaku, ia akan menempati posisi yang ditinggalkan anggota dewan yang beralih menjadi pimpinan.
“Setelah proses ini selesai, saya tetap bertugas sebagai anggota DPRD dan menjalankan amanah sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
