pro1.id, BANJARBARU – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa sejumlah agenda strategis, mulai dari persoalan ketenagakerjaan hingga penguatan pendidikan vokasi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah, dinas terkait, serta mitra kerja dalam pertemuan yang berlangsung terbuka dan konstruktif.
“Kami memperoleh banyak masukan terkait ketenagakerjaan, penguatan SDM, dan layanan pendidikan vokasi yang perlu mendapat perhatian serius,” ujarnya di Banjarbaru, Jumat (202/2026).
Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa Kalimantan Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, sejumlah indikator kualitas tenaga kerja dan daya saing sumber daya manusia dinilai masih belum sebanding dengan potensi yang dimiliki daerah.
Menurut Yahya, penguatan pendidikan vokasi menjadi langkah konkret yang perlu dipercepat. Peningkatan kualitas pelatihan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), Balai Latihan Kerja (BLK), hingga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinilai penting untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing.
Ia juga menyebut adanya rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan status UPTD di Kalimantan Selatan menjadi UPT tingkat nasional. Peningkatan status tersebut diharapkan berdampak pada kualitas pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja.
“Jika statusnya meningkat, tentu fasilitas, kurikulum, dan standar pelatihannya akan lebih baik. Ini akan berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah,” jelasnya.
Selain isu ketenagakerjaan, Komisi IX turut menyoroti pelaksanaan program MBG yang saat ini telah berjalan di sekitar 212 unit. Secara umum program dinilai berjalan baik, meski terdapat satu pesantren yang menolak pelaksanaannya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IX mendorong pemerintah daerah melakukan pendekatan persuasif dan edukatif agar program tersebut dapat diterima. Terlebih, jumlah santri di pesantren tersebut mencapai sekitar 13 ribu orang, yang dinilai sangat potensial dalam mendukung peningkatan kualitas generasi muda.
Komisi IX DPR RI berharap hasil kunjungan kerja ini dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret, sehingga kekayaan sumber daya alam Kalimantan Selatan dapat diimbangi dengan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. (SUMBER ; MC KALSEL)
