pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar mengambil langkah strategis dalam percepatan penanganan stunting dengan meluncurkan inovasi berbasis geospasial bernama GeoLasting, serta melakukan penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Kegiatan ini berlangsung di Grend Qin Hotel, Banjarbaru, pada Selasa (7/10/2025).
Acara dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari pejabat daerah, instansi vertikal, para camat, hingga perwakilan dari seluruh puskesmas se-Kabupaten Banjar. Kegiatan ini menjadi tonggak awal dari pendekatan kolaboratif dalam menangani permasalahan stunting secara lebih terarah.
Wakil Bupati Banjar, Habib Said Idrus Al-Habsy, dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai target penurunan stunting. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta dan menyampaikan harapannya terhadap dampak nyata dari komitmen bersama tersebut.
“Alhamdulillah semua pihak hadir. Harapannya, dengan komitmen ini kita bisa mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar,” ucapnya.
Meski sempat turun ke angka 26 persen, Idrus mengungkapkan bahwa saat ini angka stunting di wilayahnya kembali naik menjadi 32,2 persen, yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia meminta perhatian serius, terutama dari pihak kecamatan dan puskesmas sebagai garda terdepan dalam upaya pengukuran dan intervensi langsung di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nasrullah Sadiq, menjelaskan bahwa peluncuran GeoLasting (Geospasial Kolaborasi Penanganan Stunting) menjadi bagian dari inovasi daerah untuk memperkuat basis data dan arah intervensi.
“GeoLasting memungkinkan kita memetakan wilayah prioritas berdasarkan data spasial, sehingga penanganan stunting bisa lebih fokus dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa kecamatan-kecamatan seperti Sungai Tabuk, Astambul, dan Aluh-Aluh masih mencatat angka stunting yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan aksi bersama dari berbagai instansi, termasuk lembaga pusat seperti BKKBN dan dinas terkait di tingkat provinsi.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Pemkab Banjar akan mengintegrasikan rencana aksi lintas sektor sesuai tugas pokok masing-masing SKPD. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi (Monev) dijadwalkan akan dilakukan pada tahun 2026 untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dijalankan.
Nasrullah juga mengungkapkan bahwa tingginya angka stunting di Banjar tidak sepenuhnya berkaitan dengan kondisi ekonomi. Meskipun tingkat kemiskinan relatif rendah dan pertumbuhan ekonomi daerah cukup stabil, faktor pola asuh menjadi penyebab utama.
“Banyak kasus stunting muncul setelah masa ASI eksklusif berakhir. Anak sudah mulai makan, tapi belum mendapatkan asupan gizi yang seimbang karena kurangnya pengawasan dan edukasi,” jelasnya.
