pro1.id, BANJARBARU – Tiga kawasan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan kini memasuki tahap persiapan menuju operasional setelah seluruh pekerjaan fisiknya dinyatakan selesai. Fasilitas yang berada di Banjarbaru, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Barito Kuala itu selanjutnya dipersiapkan untuk mendukung layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan, Farhani, mengatakan pemerintah daerah siap mengawal proses lanjutan agar sekolah tersebut dapat segera difungsikan. Persiapan tidak hanya menyangkut bangunan, tetapi juga penerimaan siswa serta ketersediaan tenaga pengajar dan petugas pendukung.
Dari sisi penerimaan peserta didik, proses seleksi telah dilaksanakan. Setiap jenjang, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA), direncanakan menampung masing-masing 90 siswa.
“Untuk jenjang SMP dan SMA kuotanya sudah terpenuhi. Termasuk untuk SD,” kata Farhani, Selasa (27/10/2026).

Meski tahapan seleksi telah berjalan, penetapan akhir peserta didik masih menunggu keputusan penanggung jawab program atau person in charge (PIC) di Kementerian Sosial. Hasil penetapan tersebut menjadi bagian penting sebelum siswa dapat mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah.
Persiapan lainnya berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia. Kementerian Sosial menangani proses seleksi kepala sekolah, guru, dan tenaga pengajar berdasarkan hasil seleksi serta usulan dari Dinas Pendidikan.

Koordinasi antarlembaga juga diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional terpenuhi. Selain tenaga pendidik, sekolah membutuhkan wali asrama, wali asuh, petugas keamanan, pekerja dapur, dan petugas kebersihan.
Dinas Pendidikan turut dilibatkan dalam pembahasan pemenuhan guru melalui skema peminjaman. Sementara itu, perangkat daerah terkait membantu mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendukung selama masa peralihan, sebelum proses rekrutmen oleh pemerintah pusat rampung.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi perhatian karena Sekolah Rakyat dirancang sebagai lingkungan pendidikan terpadu. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga akan menggunakan fasilitas asrama dan berbagai sarana penunjang yang tersedia di dalam kawasan sekolah.
Secara fisik, kompleks Sekolah Rakyat menyediakan ruang pembelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama putra dan putri, serta rumah susun bagi guru. Kawasan tersebut juga dilengkapi kantin, dapur, gedung serbaguna, rumah ibadah, guest house, kamera pengawas, lapangan upacara, dan fasilitas olahraga.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, mutu bangunan dan kelayakan fasilitas menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek.
“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya.
Dalam program nasional, Kementerian Pekerjaan Umum membangun Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi. Program tersebut dirancang untuk menampung hingga 122.000 siswa dengan dukungan sekitar 97.000 tenaga kerja lokal selama pembangunan.
Kapasitas setiap lokasi juga mengalami penyesuaian. Dari rancangan awal sebanyak 1.080 siswa, daya tampung ditingkatkan menjadi 1.260 siswa per lokasi mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kesempatan belajar dan kapasitas asrama.
Pembangunan kawasan pendidikan ini turut menggerakkan ekonomi di sekitar lokasi melalui kebutuhan bahan bangunan, konsumsi pekerja, serta jasa transportasi. Setelah Tahap II, pemerintah pusat juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di 100 lokasi baru dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa per sekolah.
Bagi Kalimantan Selatan, selesainya pembangunan tiga kawasan tersebut menjadi awal dari pekerjaan berikutnya, yakni memastikan seluruh persyaratan administrasi, peserta didik, tenaga pendidik, dan kebutuhan pendukung siap sebelum sekolah beroperasi. Dengan demikian, fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai tujuan program.















