pro1.id, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat langkah penanganan stunting dengan menggandeng Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Upaya ini diwujudkan melalui pertemuan lintas program dan lintas sektor yang digelar di Aula 2 Poltekkes, Kamis (25/9/2025).
Staf Ahli Bupati Banjar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dian Marliana, menuturkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Banjar masih cukup tinggi. Data SSGI mencatat kenaikan dari 30,1 persen pada 2023 menjadi 32,3 persen di tahun 2024.
“Peningkatan ini menjadi alarm bagi kita agar lebih serius melakukan intervensi dari desa hingga kabupaten,” ujarnya.
Pada 2025, Kementerian Kesehatan menetapkan Astambul dan Karang Intan sebagai lokus prioritas penanganan stunting. Sejalan dengan itu, Pemkab Banjar juga menggulirkan program Makan Bergizi (MBG) baik di sekolah maupun untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.
Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Dr. Meilla Dwi Andrestian, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Fase 2, yang melibatkan 38 Poltekkes di Indonesia.
“Kami mendampingi Banjar dan Banjarbaru dalam mempercepat penurunan stunting. Karena itu, kami menghadirkan berbagai lintas sektor, dari Dinkes, Bappeda, Dinas Pendidikan, Kemenag, hingga kader gizi,” katanya.
Dinas Kesehatan bersama Poltekkes telah menetapkan Puskesmas Astambul dan Karang Intan sebagai fokus pendampingan. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi edukasi makanan tambahan untuk balita, pelatihan kader posyandu, hingga penguatan program tablet tambah darah bagi remaja putri.
Menurut Meilla, perhatian terhadap remaja putri sangat penting.
“Anemia pada remaja bisa berdampak pada lahirnya anak stunting. Karena itu pencegahan harus dilakukan sejak dini, bahkan sebelum kehamilan,” tegasnya.
Dengan adanya sinergi Pemkab Banjar, Poltekkes, dan Kemenkes RI, diharapkan target penurunan angka stunting bisa dicapai lebih cepat dan intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
