pro1.id, KANDANGAN – Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat kolaborasi dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran Pembangunan Rumah Inti Tumbuh Konvensional (RITK) atau Rumah Berbasis Komunitas yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan.
Program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Janoezir, menyampaikan bahwa Rumah Berbasis Komunitas ini menjadi proyek percontohan pertama di Kalimantan Selatan dalam pengembangan hunian layak yang dibangun secara kolaboratif.
“Rumah komunitas ini merupakan hasil kerja bersama. Pemkab HSS, Pemprov Kalsel, perusahaan melalui program CSR, hingga PLN turut berperan dalam mewujudkan kawasan perumahan ini,” ujar Rahmiyanti, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkontribusi melalui penyediaan lahan, pembangunan akses jalan masuk, serta pembersihan area perumahan. Sementara pembangunan unit rumah didukung oleh pendanaan CSR dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
“Pada tahap awal di tahun 2025, telah dibangun sekitar 20 unit rumah dengan total anggaran kurang lebih Rp1,1 miliar dan dalam waktu dekat akan di-launching,” jelasnya.
Program ini akan berlanjut pada tahun 2026 dengan penambahan sekitar 30 unit rumah yang didukung oleh bantuan dari Bank BTN.
Selain pembangunan unit hunian, Pemkab HSS juga memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas sanitasi, seperti pembangunan WC, instalasi air bersih, hingga sambungan rumah PDAM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut memperkuat kawasan tersebut melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), khususnya jalan utama lingkungan perumahan, dengan anggaran sekitar Rp1,3 miliar.
“PLN juga berperan penting dengan membantu penyediaan jaringan listrik, sehingga hunian yang dibangun benar-benar siap untuk ditempati,” tambah Rahmiyanti.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program Rumah Inti Tumbuh Konvensional ini secara khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penerima manfaat tahap awal adalah para petugas kebersihan yang telah memenuhi kriteria serta kesiapan administrasi.
“Peruntukan utamanya memang untuk MBR. Di HSS, sasaran awalnya adalah petugas kebersihan. Namun ke depan, program rumah komunitas ini terbuka untuk MBR lainnya sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah,” tuturnya.
Program RITK diharapkan menjadi model pembangunan perumahan berbasis kolaborasi yang berkelanjutan, sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan terintegrasi. (SUMBER : MC KALSEL)
