pro1.id, JAKARTA – Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mencatat capaian besar dalam pengelolaan tata ruang selama setahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nilai investasi yang bersumber dari persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pusat tercatat mencapai Rp357,17 triliun sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Menurut Nusron, pencapaian ini menunjukkan bahwa tata ruang kini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan, tetapi juga menjadi pendorong nyata pertumbuhan ekonomi nasional. “Kebijakan tata ruang harus bisa diterjemahkan ke dalam investasi dan pembangunan yang terukur, efisien, dan adil,” ungkapnya.
Salah satu kunci keberhasilan ini adalah langkah Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat sistem perencanaan ruang melalui digitalisasi dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam setahun terakhir, telah diterbitkan 119 dokumen RDTR baru, meningkat 21,8 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sejumlah 445 RDTR kini sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), naik signifikan dari tahun lalu sebanyak 189 dokumen atau 73,8 persen.
Dengan integrasi RDTR dan OSS, tata ruang menjadi pintu utama bagi investasi. Pelaku usaha dapat memperoleh kepastian lokasi dan izin secara cepat, transparan, dan berbasis data spasial yang akurat. Nusron menekankan, sistem ini juga menutup celah tumpang tindih lahan sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi investor.
“Investasi Rp357,17 triliun bukan sekadar angka, tetapi cerminan kepercayaan investor terhadap tata ruang Indonesia. Kepastian lokasi dan koordinasi lintas sektor yang solid membuat investor semakin yakin menanamkan modalnya,” kata Nusron.
Lebih jauh, Nusron menekankan bahwa tata ruang juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan mitigasi risiko bencana. Setiap RDTR dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekologi. “Dalam visi Prabowo-Gibran, pembangunan harus merata tanpa merusak lingkungan. Tata ruang menjadi acuan utama di seluruh level pemerintahan,” ujarnya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat sinkronisasi tata ruang antara pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi seluruh dokumen RDTR, serta meningkatkan pemanfaatan data spasial lintas kementerian dan pemerintah daerah. Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola ruang nasional agar lebih efisien, adaptif, dan inklusif.
“Tujuan kami adalah memastikan setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Tata ruang adalah fondasi pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutup Nusron.
